Headlines News :

Penolakan Pembangunan RS Siloam Makin Kuat

Padang– Dukungan terhadap penolakan rencana pembangunan Rumah Sakit Siloam oleh Lippo Karawaci Group di Kota Padang semakin kuat. Meski pemerintah Kota Padang tetap ngotot, sejumlah ormas Islam dan puluhan LSM sepakat tidak akan mudur dalam perjuangan tersebut. 

Belum ada kejelasan mengenai kepastian agenda rencana proyek Lippo Grup di Kota Padang, namun arus penolakan terhadap pembangunan super blok Siloam terus mengalir. Masyarakat, ormas Islam, dan LSM bakal mati-matian bakal mempertahankan setiap jengkal tanah Ranah Minang. 

Walhi Sumatera Barat mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera membatalkan izin pembangunan Super Blok Lippo Siloam tersebut, karena masih belum ditemukan adanya izin lingkungan terhadap pembangunan super block Siloam. 

Sementara itu Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar mengaku alasan masyarakat Minangkabau menolak pembangunan RS Siloam karena mempertahankan aqidah masyarakat Minangkabau. Penolakan harus dilakukan Sebagai upaya preventif sebelum terjadinya musibah akidah di Minangkabau. 

Menurutnya, pembangunan Super Blok Lippo Siloam oleh Lippo Group berindikasi kepada kristenisasi berkedok investasi, dan berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumatera Barat. Selain itu, juga berpotensi merusak nilai-nilai Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai,katanya. 

Ketua Majelis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumbar, Masfar Rasyid Sumatera Barat, mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang izin amdal terhadap superblock tersebut muncul dari SKPD yang terkait.Setiap kali meminta kejelasan tentang izin tersebut keterangan pun berbeda-beda. 

Ibnu Aqil D Gani sebagai Wakil Ketua Forum Masyarakat Minang juga menolak Super­block Lippo Group. Menurut Ibnu Aqil pihaknya tidak hanya menolak RS Siloam, tapi juga setiap yang berhubungan dengan Lippo Karawaci Group, karena akan mengancam aspek ekonomi, budaya, hukum, bundokanduang, pendidikan masyarakat di Minangkabau,ungkapnya. 

“Banyak efek negatif yang ditimbulkan dengan hadirnya Supeblock Lippo Group. Mungkin saat ini tidak dirasakan,” tutur Ibnu. 

Izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah di keluarkan Dinas Tata Ruang TRTB Kota Padang terhadap PT. Surya Perkasa Lestari untuk pembangunan rumahsakit, sekolah, dan mall, dengan nomor 351/IMB/II/LTII/PU.04/13 tersebut tanpa kajian lingkungan. 

Penolakan juga datang dari Forum harmonisasi umat beragama, pembangunan super block Siloam akan mengancam keharmonisan umat beragama di Sumatera Barat. Potensi konflik umat beragama tersebut akan mudah tersulut. 

Pembangunan rumah sakit Siloam akan diganti nama dengan Minangkabau hospital tidak akan merubah misi kristenisasi di Sumatera Barat, yang akan menyerang dari berbagai lini. Desakan penolakan masyarakat harus menjadi pertimbangan Wali Kota Padang. 

Beberapa organisasi kemahasiswaan Padang pun mengadakan rapat guna menggalang penolakan rencana pembangunan super block Siloam. Meraka adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), KBMM, IPM dan Pemuda Muhammadiyah serta PPI. 

sumber : seputarsumbar.com

Penderita DBD di Agam capai 98 Orang

Penderita DBD di Agam
Lubukbasung, Penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat periode Januari sampai Oktober 2013 sudah mencapai 93 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Indra di Lubuk Basung, Sabtu, mengatakan para penderita ini tersebar di Kecamatan Lubukbasung, Tanjung Raya, Matur, Ampek Angkek, Baso, Banuhampu dan lainnya.

"Ini berdasarkan data yang kita peroleh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung dan sejumlah Puskesmas," kata Indra.
Untuk menekan penyebaran DBD, Dinkes Agam melakukan fogging atau pengasapan di daerah tersebut dengan menurunkan tim dari Dinkes Kabupaten Agam.

Melakukan survei jentik nyamuk aedes aegyti di kantor pemerintahan dan sekolah.

Lalu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pola hidup bersih dengan cara tiga M yakni, menguras bak mandi, menimbun kaleng bekas dan menutup penampungan air.

"Sosialisasi ini telah kita adakan di daerah rawan DBD, karena ini bisa memutus mata rantai perkembangan nyamuk aedes aegyti," katanya.

Nyamuk aedes aegyti pembawa virus DBD mudah berkembang biak di air tergenang yang tidak tersentuh dengan tanah, seperti bak penampungan air dan kaleng bekas yang terbuka.

Ciri-ciri nyamuk penyebab penyakit DBD adalah badan kecil, berwarna hitam dengan bintik-bintik putih.

Selain itu, suka menggigit atau menghisap darah pada siang hari dan hinggap di pakaian yang bergantung di dalam kamar, bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan sekitar rumah.

"Bak mandi, tempat minum burung, pot bunga dan dispenser merupakan tempat yang disukai nyamuk aedes aegyti," katanya.

Ia mengakui, jumlah kasus DBD di Kabupaten Agam tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 berjumlah sebanyak 80 kasus DBD dan tahun 2011 sebanyak 50 kasus DBD.

Sumber : Antara Sumbar

Walikota Bukittinggi : RSUD Segera Diwujudkan

Walikota Bukittinggi H. Ismet Amzis
Bukitinggi, Rencana Pemko Bukittinggi membangun se­buah Rumah Sakit Umum Dae­rah (RSUD) mulai diwu­jud­kan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bukittinggi Ismet Amzis dalam sidang paripurna Ran­cangan Peraturan Daerah (Ran­perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi Senin (30/9). 

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, H. Darwin. Hadir Muspida, SKPD, camat dan lurah se-Bukittinggi. Wali kota menjelaskan, menga­cu kepada Permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman keuangan daerah, kepada pem­da diberikan kesempatan dalam mengelola anggaran untuk mem­bentuk dana cadangan. 

Berangkat dari latar bela­kang tersebut, Pemko Bukit­tinggi untuk pertama kalinya pada APBD Perubahan 2013 membentuk dana cadangan, sebagai upaya memenuhi kebu­tuhan pendanaan. 

“Pembangunan RSUD yang semestinya kita miliki, dalam rangka memenuhi kewajiban dasar kepada masyarakat kota, sesuai empat pilar prioritas pembangunan kota yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah Daerah (RPJMD) ta­hun 2011 s/d 2015,” kata Ismet. 

Menurut Ismet, pem­ba­ngun­­an sebuah rumah sakit, tentu membutuhkan dana yang cukup besar, disamping me­nyediakan lahan, pemba­ngunan fisik serta sarana pra­sarana dan pe­ralatan medis. “Secara jujur, ha­rus diakui pembagunan RS­UD ini 100 persen dibebankan kepa­da APBD. Tentu kita tidak akan mampu mengingat keter­bata­san sumber ke­uangan,” ujarnya. 

Pembentukan dana ca­dang­an ini merupakan langkah awal mewujudkan cita-cita pem­bangunan RSUD tersebut. “Un­tuk itu, secara bersama kita bertekad melakukan langkah konkret mecarikan sumber pembiayaan lain di luar APBD seperti APBN dan dan hibah ser­ta donatur resmi sesuai ke­ten­tuan yang berlaku,” ungkap Ismet. 

Langkah awal pembentukan dana cadangan pembangunan RSUD tersebut akan berlang­sung dalam kurun waktu selama tiga tahun, yakni 2013, 2014, 2015, dengan harapan tahun 2015 mendatang telah terhim­pun dana sebesar Rp70 miliar untuk bisa terealisasi. 

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan komit­men yang tegas untuk diwujud­kan ke dalam Perda dengan ha­ra­pan pembangunan RSUD dapat direalisasikan demi kepen­­tingan warga kota khu­susnya dan masyarakat umum­nya,” harap Ismet. 

Wakil Ketua DPRD Bukit­tinggi Darwin sangat mendu­kung realisasi pembentukan dana cadangan pembangunan RSUD tersebut dengan meng­anggarkan dana setiap tahunnya melalui APBD serta dituangkan dalam Perda. Hal itu sebagai langkah per­wujudan pembangunan RSUD tersebut. “Rasanya sudah sepan­tasnya Bukittinggi yang terbilang kota kesehatan mem­punyai RSUD, sebagai ma­nifes­tasi pelayanan terhadap warga kota,” sebut Darwin. 

Darwin menyebutkan, sebe­tulnya rencana pembangunan RSUD merupakan wacana dari DPRD bersama Pemko Bukit­tinggi. Hanya saja dalam pem­bangunan RSUD merupakan ranah dari eksekutif untuk me­realisasikannya. “Sesuai dengan fungsinya, dewan pada lintas fraksi me­nyetujui rencana pembangunan RSUD tersebut dengan pem­bentukan dana cadangan secara bertahap. 

Total pembiayaan sebesar Rp70 miliar yang akan diwujudkan tahun 2016 men­datang,”jelasnya.

Sumber  : Padek

Pemkab Agam Menerima Penghargaan WTN

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Indra Catri-Irwan Fikri mencetak sejarah setelah mendapatkan penghargaan berupa plakat Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori kota kecil.  

Pemerintah Republik Indonesia memberikan plakat WTN kepada Ibukota Agam, Lubukbasung setelah dinilai mampu menata transportasi publik dengan baik. Ini adalah kali pertama Agam mengikuti penilaian WTN semenjak pindahnya Ibukota Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung 20 tahun yang lalu. 

Plakat WTN tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Drs.Suroyo Alimoeso kepada Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, kemarin (3/10) di The Grand Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada 133 kabupaten/kota di Indonesia. 

Dalam acara penyerahan penghargaan yang dihadiri Menteri Perhubungan E.E.Mangindaan tersebut sekaligus diadakan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia. 

“Plakat ini di dapat berkat kerjasama Pemerintah Agam dengan Kepolisian dan peran serta masyarakat dalam menciptakan tertib lalu lintas. Selain itu, ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat Agam,” kata Bupati Agam Indra Catri. 

Menurut Indra Catri, dibalik penghargaan WTN ini, berarti akan semakin besar tantangan untuk ewujudkan dan meningkatkan kerjasama semua pihak dalam membenahi sarana dan prasarana lalu lintas. Paling terpenting, bagaimana tetap bisa terus meningkatkan kesadaran para pengguna jalan. 

“Kemenangan ini akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas umum, demi terciptanya keamanan dan kenyaman pengendara motor dan pejalan kaki. Penghargaan perdana ini akan menjadi momentum kebangkitan Agam dalam menata transportasi public agar lebih baik lagi,” ujarnya. 

Wakil Bupati Agam Irwan Fikri mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras pihak terkait dalam menciptakan lalu lintas yang tertib di Lubukbasung. Ini merupakan bukti lalu lintas di Ibukota Agam sudah tertib dan baik. Namun bukan berarti tidak ada lagi yang perlu dibenahi, karena masih banyak hal yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga para pengguna jalan benar-benar menikmati keamanan dan kenyamanan. 

“Penghargaan ini adalah sejarah pertama bagi masyarakat Agam sejak Ibukota di Lubukbasung. Ini adalah kebanggaan kita bersama dan menjadi tugas bersama pula untuk mempertahankannya di tahun-tahun mendatang,” katanya. 

Adapun indikator penilaian WTN tersebut diantaranya menyangkut kesiapan SDM yang terdidik, kerapian managemen dan administrasi, kelengkapan sarana prasarana pendukung, pelayanan publik, tingkat disiplin masyarakat berlalu lintas berkendaraan maupun pejalan kaki dan faktor pendukung lainnya. 

“Berdasarkan hasil penilaian tim Provinsi dan tim tingkat nasional, penghargaan yang kita raih ini pastinya terpenuhi sesuai indikator-indikator penilaian WTN itu sendiri,” jelasnya.

sumber : AMC 

Pasar Bukittinggi bakal Direvitalisasi

Bukittingggi, Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan untuk membangun pasar modern, terutama untuk Pasar Atas dan Pasar Bawah, yang akan dibangun bertingkat. Pasar Bawah dibangun tiga tingkat dan Pasar Atas dua tingkat. 

Pembangunan pasar modern itu, seperti untuk Pasar Bawah akan dilengkapi dengan lift, namun sistem jual beli masyarakat tetap cara tradisional. Cuma saja, pihak pemko belum bisa memastikan kapan dilaksanakan pem­bangunan dua pasar itu.

Meski begitu, hingga kini sudah dilakukan sosialisasi, pendataan pedagang dan peren­canaan oleh masing-masing SKPD terkait. Seperti diakui Sekretaris Dinas PU Kota Bukittinggi, Dedi Safrizal, untuk tahun 2013 ini sudah dianggarkan perencanaannya. 

Kapan dilaksanakan pembangunannya, belum bisa dipastikan, bisa saja tahun 2014 depan, atau tahun 2015 mendatang. Sebab, sampai sekarang sedang dilakukan peren­canaan dan pendataan pedagang terkait berapa jumlah toko atau kios yang akan dibangun nantinya. 

“Rapat pertama baru saja kita lakukan beberapa waktu lalu, itu menyangkut soal pendataan pedagang,”kata Dedi Safrizal, Kamis (19/9). Dengan dibangunnya Pasar Bawah tiga tingkat dan pasar atas dua tingkat, maka kedua dua pasar ini dapat terhubung langsung melalui jembatan penghubung.

Untuk membangun Pasar Bawah dan Pasar Atas Kota Bukittinggi, pemko harus meminjam dana dari Kementerian keuangan RI. “Seka­rang kita sedang mengurus semua keleng­kapan syarat-syarat pengajuan pinjaman kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita bangun pasar ini dengan dana Pemerintah bukan swasta,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Harma Zaldi, yang dihubungi terpisah, menga­takan, rencana revitlisasi Pasar Atas dan Pasar Bawah tersebut, baru sebatas wacana dan masih dalam tahap pembahasan pada level instansi terkait. 

Namun, kapan realisasi revitalisasi Pasar Bawah dan Pasar Atas tersebut, saat ini belum dapat dipastikan. Karena hal itu merupakan kewenangan wali kota untuk memutuskannya, kapan rencana revitalisasi pembangunannya bisa terlaksana.

Karena menurut Harma Zaldi, revitalisasi butuh kajian yang serius dan mendalam dari segala sektor, terutama dari segi anggaran, karena membutuhkan dana yang sangat besar, dan dari mana sumber anggaranya.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Pasar Lereng, Pasar Atas dan Pasar Bawah, juga tidak terlepas dari sisi pe­rekonomian yang saling berhubungan, dalam mendorong tumbuhkembang PKL setiap tahunnya, yang cendrung meningkat 5 sampai 6 persen, juga perlu dipikirkan solusinya. (rul)

Padang Ekspres

Target, Semua Kecamatan Ada KSB

Agam, Padek—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam menargetkan tahun 2014 di 16 kecamatan yang ada di Agam telah memilik Kelompok Siaga Bencana (KSB). Sebagai daerah rawan ben­cana, keberadaan kelompok ini diha­rapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu penang­gu­langan bencana alam di Agam.

Kepala BPBD Agam, Bambang Warsito mengatakan, sejak tahun 2010 lalu, baru ada empat KSB yang terbentuk di empat keca­matan yang ada di Agam. Kelompok tersebut dinilai masih sangat minim mengingat Agam merupakan daerah yang rawan bencana.

“Empat KSB yang ada saat ini ada di Ke­camatan Candung, Kecamatan Tan­jung­mutiara, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Am­pek­nagari. Dari KSB tersebut, hanya dua yang aktif, yaitu di Candung dan Tanjung­mutiara. KSB Malalak dan Ampeknagari akan segera kita maksimalkan,” kata Bambang Warsito.

Dalam penanggulangan bencana, peran KSB sangat penting sebagai perpanjang tangan pemerintah membantu korban ben­cana. Maka dari itu, BPBD menargetkan pada tahun 2014 KSB telah dibentuk di seluruh Kecamatan Agam.

“Kita sudah surati pihak kecamatan untuk segera memberdayakan masyarakat setem­pat membentuk KSB. KSB ini sangat mem­bantu pemerintah saat terjadi bencana. Terkadang, kelompok ini lebih dulu tahu data-data bencana karena sudah ada di lapangan,” akunya. (cr3)
 

Facebook

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Berita Agam | Kabupaten Agam - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Abu Rasyid
Proudly powered by Blogger